KOMITMEN BERSAMA

 KOMITMEN BERSAMA 

ANGGOTA  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SEBAGAI PELAYAN PRIMA

YANG ANTI KKN & KEKERASAN

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA

DENGAN DILANDASI KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN

BERPEDOMAN PADA NILAI-NILAI DAN CATUR PRASETYA,

MENYATAKAN KOMITMEN BERSAMA:

1. DENGAN PENUH KESADARAN DAN KESUNGGUHAN HATI, MELAKSANAKAN TUGAS KEPOLISIAN YANG ANTI KKN DAN ANTI KEKERASAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA
2. MENAMPILKAN KEPEMIMPINAN POLRI YANG BERTANGGUNG JAWAB, DENGAN SEPENUH KETAULADANAN, MENJAMIN KUALITAS KINERJA ANGGOTA DAN INSTITUSI, MENJADI KONDULTAN YANG SOLUTIF BAGI BAWAHAN DAN MASYARAKAT.
3. SELALU BERADA DI DEPAN DALAM MELAKSANAKAN PEMOLISIAN PREEMTIF, PREVENTIF DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB, SERTA MENGENDALIKAN ANGGOTA UNTUK TIDAK MELAKUKAN KEKERASAN.
4. MENGAKOMODASI HAK DAN KEWAJIBAN BAWAHAN, UNTUK BERANI MENYAMPAIKAN PENOLAKAN TERHADAP PERINTAH ATASAN YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
5. DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, SELALU MELIBATKAN PERAN PENGAWAS EKSTERNAL INDEPENDEN SEBAGAI KONSULTAN MAUPUN PENGAWAS YANG INDEPENDEN.
6. MELAKSANAKAN PEMOLISIAN DENGAN MENGEDEPANKAN PERAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DARIPADA STATUS, HAK DAN KEWENANGAN SERTA MENGHINDARI KEPENTINGAN PRIBADI.
7. MELAKSANAKAN STANDAR PELAYANAN PRIMA DAN MENGAKOMODASIKAN SEMUA KOMPLAIN MASYARAKAT MULAI DARI SATUAN POLRI TERDEPAN SECARA BERJENJANG DAN SEKETIKA.
8. MENGEDEPANKAN POLSEK SEBAGAI SATUAN PELAYANAN TERDEPAN YANG KUAT, DENGAN MEMBERIKAN DUKUNGAN PENUH KEPADA KEPALA KESATUAN BERUPA PERSONEL, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN.
9. MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, SOLIDITAS KESATUAN, MENGHILANGKAN AROGANSI DAN HAK PREROGRATIF, MENGAKOMODASI KELUHAN, TUNTUTAN SERTA PENOLAKAN BAWAHAN DENGAN PENUH EMPATI.
10. MENGOPTIMALKAN STRATEGI PEMOLISIAN KOMUNITAS, DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL DALAM MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SOSIAL JUSTICE, YANG DIDUKUNG DENGAN LEGITIMASI.

JAKARTA, 19 JANUARI 2011